Commvault membuka kantor perwakilan di Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan sektor publik. Perusahaan penyedia solusi ketahanan siber dan perlindungan data ini menilai langkah tersebut penting di tengah percepatan transformasi digital di Tanah Air.
Kehadiran kantor baru ini disebut berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan perusahaan dan lembaga pemerintah untuk memenuhi regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) serta pengawasan dari Otoritas Perlindungan Data Pribadi.
Commvault menyebut pihaknya siap menghadirkan layanan yang dapat membantu pemulihan cepat ketika terjadi gangguan maupun serangan siber di era pemanfaatan AI.
“Ketika perusahaan-perusahaan semakin cepat mengadopsi AI dan memodernisasi platform data mereka, tantangan dalam melindungi data sensitif di lingkungan yang terdistribusi pun meningkat,” kata Martin Creighan, Vice President Asia Pasifik Commvault.
Menurutnya, strategi ketahanan siber yang kuat, didukung oleh tata kelola data yang etis dapat menjadi pembeda antara bisnis yang kacau dengan bisnis yang berkelanjutan.
Ia menambahkan, “Dengan memperkuat kehadiran kami di kawasan Asia Pasifik, saya berharap Commvault bisa meningkatkan peran sebagai mitra dan inovator tepercaya yang membantu para pelanggan dan mitra di Indonesia melindungi aset-aset penting mereka dengan penuh keyakinan.”
Dalam rilis disebutkan, Commvault memiliki pengalaman bekerja sama dengan ribuan perusahaan di berbagai negara serta mengantongi sejumlah sertifikasi, termasuk GovRAMP Authorized level High impact, FedRAMP High Authorized, dan validasi FIPS 140-3 untuk solusi berbasis SaaS.
Perusahaan itu juga menekankan sejumlah fitur yang ditawarkan dalam layanan cloud miliknya, antara lain data yang tidak dapat diubah (immutability), pemisahan dari jaringan (air-gapping), arsitektur zero-trust dengan segmentasi data, serta pemulihan secara granular. Fitur-fitur tersebut digambarkan sebagai langkah penguatan ketahanan siber terhadap ancaman yang terus berkembang.
