Ancaman siber berbasis kecerdasan buatan (AI) di Indonesia melonjak tiga kali lipat pada 2025. Infrastruktur email menjadi target utama karena berperan penting dalam komunikasi dan tata kelola digital.
Zimbra menekankan urgensi memperkuat kedaulatan digital melalui keamanan e-mail. Peralihan dari layanan asing menuju sistem lokal yang dikelola sendiri menjadi langkah strategis.
Email ibarat sistem saraf bagi ekonomi digital Indonesia. Gangguan pada sistem ini bisa melumpuhkan layanan publik, perpajakan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Gautam Ramachandran dari Zimbra menegaskan bahwa keamanan email bukan sekadar isu teknis. Ia adalah fondasi strategis yang menentukan ketahanan nasional di tengah maraknya ancaman AI.
Jenis ancaman terus berkembang, mulai dari phishing, ransomware, hingga Business Email Compromise (BEC). Semua ini membahayakan keberlangsungan layanan pemerintahan dan sektor keuangan.
Survei Fortinet 2025 menunjukkan lebih dari separuh organisasi Indonesia sudah menghadapi serangan berbasis AI. Sektor publik dan perbankan menjadi sasaran terbesar dari gelombang ancaman digital tersebut.
Sistem email yang lemah menciptakan celah serius dalam arsitektur keamanan nasional. Kebocoran data kementerian dapat menimbulkan dampak sosial yang meluas dan memicu krisis kepercayaan.
Investasi besar pada infrastruktur digital akan sia-sia tanpa perlindungan email yang kuat. Peretasan satu sistem bisa menjalar ke berbagai sektor vital dan menimbulkan kerugian luas.
Zimbra dukung RUU KKS
Karena itu, Zimbra mendukung Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber dan Ketahanan (RUU KKS). Regulasi ini menekankan pengendalian data lokal sebagai benteng utama kedaulatan digital.
Namun, masih banyak lembaga pemerintah yang menggunakan platform asing. Ketergantungan ini menghadirkan risiko serius terkait regulasi, kelangsungan operasional, dan keamanan nasional jangka panjang.
Zimbra menawarkan solusi cloud yang sepenuhnya bisa diimplementasikan di dalam negeri. Model ini menyesuaikan kebutuhan kepatuhan dan standar keamanan Indonesia yang unik.
Studi kasus penting hadir dari kerja sama Zimbra dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Perusahaan ini mengadopsi email-on-premise untuk memperkuat tata kelola data dan memenuhi aturan lokal.
Implementasi bersama PT KAI mencerminkan tren yang berkembang di sektor publik. Semakin banyak institusi yang memilih infrastruktur email mandiri demi kepatuhan dan keamanan.
Ramachandran menegaskan bahwa kedaulatan digital berarti menguasai infrastruktur data sendiri. Email bukan hanya fitur komunikasi, melainkan bagian inti dari masyarakat digital modern.
Organisasi yang beralih ke platform lokal lebih siap menghadapi ancaman siber. Mereka juga membantu membangun fondasi kedaulatan digital Indonesia yang kuat.
Zimbra sendiri berdiri sejak 2003 dan kini mendukung ratusan juta akun di 127 negara. Platform ini menyediakan email aman, kalender, berbagi file, hingga kolaborasi dokumen.
Sebagai penyedia open-core terbesar di dunia, Zimbra mengedepankan keamanan dan skalabilitas. Fleksibilitas deployment membuatnya relevan untuk lembaga pemerintahan, universitas, maupun perusahaan besar.
Produk Zimbra dapat dijalankan on-premises, di cloud pribadi, atau dalam model hybrid. Hal ini memberi kebebasan organisasi untuk menyesuaikan kebutuhan mereka secara optimal.
Dengan basis open source dan dukungan mitra lokal, Zimbra menjadi alternatif berisiko rendah. Model ini menekankan kepatuhan regulasi dan kedaulatan data sebagai prioritas utama.
Email akan tetap menjadi tulang punggung ekonomi digital. Karena itu, Indonesia harus menempatkan keamanan email sebagai agenda strategis nasional.
Zimbra menunjukkan bahwa perlindungan komunikasi digital bukan lagi pilihan. Ia adalah kebutuhan mendasar bagi masa depan negara yang berdaulat secara digital.
